Jakarata - Ketua Umum LBH-Kasihhati Justicia Adv.Lilik Adi Gunawan,S.H.,kami menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam kepada keluarga korban terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob yang menyebabkan meninggalnya saudara Arianto Tawakal (15) di Kota Tual, Maluku.
"Peristiwa ini bukan sekadar dugaan pelanggaran disiplin atau etik internal Kepolisian. Apabila benar terdapat tindakan yang secara sengaja atau karena penyalahgunaan kewenangan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang harus diproses secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku." kata Ketua Umum LBH Kasihhati Justicia Adv.Lilik Adi Gunawan, S.H saat di wawancara awak media pada Senin, (23/2/2026) di Jakarta.
Adv. Lilik Adi Gunawan,S.H., memaparkan Negara, melalui institusi Kepolisian Republik Indonesia, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara serta menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
"Oleh karena itu, penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal atau sanksi etik semata, tetapi harus dilanjutkan ke proses pidana apabila ditemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum." tegas Ketua Umum LBH Kasihhati Justicia.
Kami mendesak agar:
1. Dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan independen.
2. Oknum yang terlibat segera dinonaktifkan selama proses hukum berlangsung.
3. Proses hukum dilakukan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik.
4. Hak-hak keluarga korban dipenuhi, termasuk hak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Peristiwa ini juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum." imbuhnya.
"Tanpa pembenahan struktural dan penguatan pengawasan, kasus serupa berpotensi terus berulang dan mencederai rasa keadilan masyarakat."ungkapnya.
"Kami menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu adalah fondasi negara hukum. Setiap penyalahgunaan kewenangan harus diproses sesuai hukum yang berlaku demi menjaga marwah institusi dan melindungi hak asasi manusia." pungkas Ketua Umum LBH Kasihhati Justicia. (Tim/Red).
Sumber: LBH-Kasihhati Justicia
0 comments:
Posting Komentar